Izzuddincenter’s Blog

Just another WordPress.com weblog

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN
PEMERINTAHAN DAERAH

Sebagaimana diketahui bangsa Indonesia didalam mewujudkan cita-citanya yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan malaksanakan pembangunan tersebut memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Sasaran pembangunan ini adalah dengan menitikberatkan pada semangat dan tekad kemandirian yang tertumpu pada kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini pembangunan nasional diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Guna mewujudkan pembangunan tersebut selain dalam pembangunan fisik juga mempunyai hakekat sebagai pembangunan manusia seutuhnya yang antara lain faktor aparatur pemerintah dalam hal ini pegawai negeri sipil (PNS). Dengan demikian peranan aparatur pemerintah dalam pembangunan yaitu pegawai negeri sipil akan sangat menentukan baik buruknya pelayanan bagi masyarakat umumnya.
Sesuai dengan tuntutan Nasional dan tantangan globalisasi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi Jabatan dalam penyelenggaraan Negara dan Pembangunan. Untuk menciptakan Sumber Daya Manusia Aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan Bangsa dan Negara, semangat persatuan dan kesatuan, dan pengembangan pengawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh.
Agar aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya secara baik, maka pemerintah perlu memperhatikan karir bagi pegawai tersebut. Di mana pembinaan kepegawaian diarahkan untuk terwujudnya kepegawaian yang mantap dengan pembangunan karir berdasarkan prestasi kerja, kemampuan profesional, keahlian dan ketrampilan, serta memantapkan sikap mental aparat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, terus ditingkatkan secara berencana melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan konsultasi, melalui pengembangan motivasi secara kode etik dan disiplin kedinasan yang sehat didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar dalam fungsi birokrasi.
Untuk itu Hegel menyoroti kenetralan fungsi birokrasi pemerintahan sebagai “transformasi antara negara the state dengan masyarakat rakyat the civil society. Birokrasi pemerintahan berfungsi selaku perantara (medium) kepentingan umum (rakyat) menjadi kebijakan negara dan pelayanan publik.
Dalam kaitan itu, upaya peningkatan kualitas aparatur negara, ada 3 (tiga) elemen yang terintegrasi didalamnya: Kepegawaian, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan. Disebutkan terintegrasi adalah disebabkan oleh kaitan yang erat dan tak terpisahkan antara ketiga elemen. Dalam artian praktis, bahwa berjalannya fungsi suatu lembaga adalah ditentukan oleh personalia-personalia yang mengisinya, kemudian penetapan Visi dan Misi lembaga tersebut hanya dapat tercapai dengan ketatalaksanaan yang baik sebagai standar operasional.
Motivasi kerja yang baik dalam meningkatkan produktivitas kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti “motivasi tiap-tiap individu, tingkat pendidikan yang sudah diterima dan juga kemampuan manajemen sebagaimana diutarakan Payman J. Simanjuntak (2000:94). Disamping itu juga J. Ravianto (1985:45) juga berpendapat bahwa pendidikan dan latihan, penghasilan dan jaminan sosial, kesempatan berkembang, manajemen dan kebijakan pemerintah”, juga merupakan faktor yang mempengaruhi.
Dengan demikian kemampuan pegawai sebagai suatu kesanggupan untuk menyelesaikan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya tercermin dari tingkat pendidikan formal yang dimiliki, pelatihan yang diikuti sesuai bidang tugas dan jabatannya serta pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jelas ini memerlukan suatu manajemen kepegawaian yang lebih baik.

1. Manajemen Pemerintahan
Kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 menawarkan paradigma baru dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah walaupun saat ini UU tersebut masih perlu disempurnakan atau direvisi , tetapi setidak-tidaknya kita telah mempunyai modal awal sebagai Udang-Undang yang diharapkan mampu menjembatani paradigma otonomi daerah. Momentum tersebut perlu digunakan untuk menata kembali sistem pemerintahan di daerah, termasuk manajemennya sebagai sistem yang mengatur kerja sama untuk mencapai tujuan.
Menurut Ingraham & Romzek (1994) menata ulang (reinventing) diartikan sebagai “foundamental redesign of the sistem of government, the civil service system” . Dengan agenda utama adalah:
a. Memperkecil ukuran organisasi pemerintah.
b. Privatisasi.
c. Memperbaharui manajemen dalam semua aspek
Penataan ulang manajemen pemerintahan daerah dalam konteks implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004 mencakup : (a) manajemen perencanaan, (b) manajemen sumber daya manusia, (c) manajemen keuangan , (d) manajemen pelayanan umum, (e) manajemen logistik, (f) manajemen kinerja serta (h) manajemen kolaborasi dan konflik.
a. Manajemen Perencanaan.
Melalui desentralisasi, daerah Otonom memiliki kewenangan yang sangat luas dalam berbagai bidang, termasuk dalam hal perencanaan . Apabila pada masa lalu perencanaan lebih banyak bersifat top down, maka pada masa sekarang lebih bersifat bottom up . Perubahan tersebut membawa konsekuensi logis yang cukup luas, terlebih lagi aparat pemerintah daerah yang ada sudah terbiasa menerima paket perencanaan yang baku dari atas.
Pada era manajemen strategik seperti sekarang ini, perencanaan di daerah harus didahului dengan penetapan visi terlebih dahulu. Berbagai data yang diperoleh dari daerah menunjukkan bahwa ternyata masih banyak pejabat daerah yang belum paham mengenai visi atau membuat visi Pemerintahan Daerahnya . Selain itu, seringkali ada perbedaan persepsi dan waktu antara visi Kepala Daerah dan visi Daerah Otonom , visi calon Kepala Daerah didepan DPRD sebagaimana diamanatkan pasal 37 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999, belum tentu disepakati menjadi visi Daerah Otonom, masa waktu pencapaian visi Otonomi belum tentu sama dengan masa jabatan Kepala Daerah, apalagi kalau sampai diberhentikan di tengah jalan. Ketidak pastian semacam ini memang harus segera diakhiri dengan cara menetapkan jangka waktu pencapaian visi disesuaikan dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang ada. Kemudian pada periode berikutnya penyusunan visi Daerah jangka menengah / medium – term vision (5 tahunan) dalam rangka mencapai visi jangka panjang / long term vision (20 – 25 tahun) disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerahnya.
Langkah pembaharuan penting lainnya di bidang perencanaan adalah menyiapkan jabatan fungsional di bidang perencanaan agar dapat mengelola perencanaan secara lebih profesional dan berkesinambungan . Pengembangan sumber daya aparatur di bidang perencanaan merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Langkah pembaharuan di bidang perencanaan yang disarankan adalah memperluas tugas pokok, fungsi, dan kewenangan unit organisasi yang menangani penyusunan dan koordinasi perencanaan meliputi perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan rutin. Selama ini Bappeda hanya menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan di bidang pembangunan, sedangkan perencanaan dalam kegiatan rutin belum ada yang mengkoordinasikan . Padahal anggaran yang terserap oleh kegiatan rutin umumnya lebih besar dibandingkan anggaran pembangunan.

a. Manajemen Sumber Daya Aparatur .
Pembaharuan manajemen sumber daya aparatur pemerintah diawali dengan kehadiran, yang mengubah secara mendasar sistem kepegawaiannya. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang disempurnakan dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 menggunakan sistem kepegawaian terintegrasi (integrated system) dalam arti PNS adalah pegawai pemerintah nasional yang digaji oleh Pemerintah Pusat dan siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Perubahan tersebut menuntut kemampuan menjalankan manajemen sumber daya secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian . Padahal selama ini Pemerintah Daerah hanya menjalankan sebagian kecil fungsi MSDM yakni dalam hal penempatan maupun pengembangan SDM secara terbatas.
Strategi pembaharuan yang perlu dilakukan dalam bidang MSDM adalah :
1) Menyiapkan SDM yang mampu mengelola MSDM secara profesional dan komprehensif.
2) Mengembangkan jabatan fungsional pengelola kepegawaian.
3) Menyusun rencana kebutuhan SDM aparatur pemerintah untuk jangka menengah dan jangka panjang.
4) Menyiapkan serangkaian kebijakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi MSDM (rekrutmen, penempatan, pengembangan, mutasi dan rotasi, penggajian, pemberhentian, hubungan industrial) secara transparan.

b. Manajemen Keuangan.
Kehadiran UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pendamping UU Nomor 32 Tahun 2004, telah dan akan mengubah secara mendasar sistem keuangan Pemerintah Daerah. Selain memperoleh anggaran yang lebih besar seiring dengan semakin luasnya kewenangan yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diberi kebebasan untuk menggunakan berdasarkan pedoman umum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Pemberian anggaran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah harus diimbangi dengan pembaharuan manajemen keuangannya, agar tidak terjadi kesalahan yang sama seperti dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang menyebabkan negara diambang kebangkrutan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat era reformasi telah menawarkan pembaharuan antara lain dengan memperkenalkan model anggaran kinerja dan sistem neraca seperti di perusahaan swasta. Pemerintah Daerah tidak hanya dituntut mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran , melainkan juga akuntabilitasnya.
Berkaitan dengan manajemen keuangan daerah, Tadao Chino (dalam Campo & Tommasi, 1999) mengemukakan bahwa diantara berbagai pengembangan area sektor pemerintah, penguatan manajemen keuangan – khusunya manajemen pengeluaran publik – merupakan sesuatu yang utama. Tantangannya adalah meningkatkan disiplin fiskal, membawa sumber-sumber alokasi pada jalur skala prioritas pembangunan, menciptakan dan mendorong lingkungan yang kondusif bagi manajer keuangan publik serta melindungi proses-proses yang sedang berjalan.
Sehubungan dengan pembaharuan manajemen keuangan daerah, perlu disusun berbagai strategi antara lain :
1) Perubahan model anggaran biasa ke anggaran kinerja.
2) Pembuatan sistem informasi keuangan agar dapat diakses oleh semua pemegang saham (stake holder) dalam rangka menciptakan transparansi.
3) Pengembangan sistem akuntabilitas (politis, administratif maupun teknis) di bidang keuangan.
4) Perubahan kultur birokrasi dalam merencanakan , menggunakan serta mempertanggungjawabkan uang milik rakyat
c. Manajemen Pelayanan Umum.
Apabila kita mengacu kepada UU Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah lebih banyak diposisikan sebagai pelayanan masyarakat , dengan fungsi utama menjadi fasilitator , pengendali serta penjaga kepentingan masyarakat luas. Kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat sendiri.
Perubahan paradigma di atas perlu diikuti dengan pembaharuan manajemen pelayanan umum melalui berbagai strategi sebagai berikut :
1) Mewajibkan semua aparatur pemerintah memahami filosofi strategi dan teknis pemberian pelayanan umum yang baik.
2) Menyusun standar pelayan minimal (SPM) untuk semua jenis pelayanan umum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
3) Memperkuat unit-unit organisasi yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (business unit) seperti Dinas Daerah, dengan memberi kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang lebih memadai , mempermudah akses pada pengambilan keputusan di tingkat puncak.
4) Mengembangkan iklim kompetisi di antara unit-unit pemberi pelayanan umum, dengan memberi imbalan bagi yang berprestasi.
5) Secara periodik mengadakan survey kepuasan konsumen untuk memperbaiki kinerja unit pemberi pelayanan umum.
6) Membuka kotak pengaduan / kotak saran untuk menampung keluhan masyarakat konsumen.
7) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
d. Manajemen Logistik .
Dengan semakin besarnya anggaran yang dikelola secara bebas oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi logis dari implementasi Otonomi Daerah, muncul tuntutan perlunya pembaharuan manajemen logistik bagi Pemerintah Daerah. Perlu diakui secara jujur bahwa manajemen logistik pemerintah – baik Pusat maupun Daerah – pada umumnya masih sangat lemah. Kelemahannya mulai dari tahap pengadaan, pengiriman, penggunaan, penyimpanan sampai pada tahap inventarisasi.
Era Otonomi Daerah seperti sekarang ini harus dijadikan momentum untuk menata kembali secara benar sistem manajemen logistik Pemerintah Daerah. Bowerso (1978) misalnya menawarkan model manajemen logistik terpadu yang meliputi :
1) Operasi logistik.
2) Koordinasi logistik.
Perubahan manajemen logistik berkaitan erat dengan perubahan sistem neraca pada penyusunan APBD serta kemungkinan daerah menjual obligasi untuk memperoleh tambahan dana pembangunan.
Ada beberapa strategi yang ditawarkan untuk memperbaharui manajemen logistik Pemerintah Daerah yaitu antara lain :
1) Melakukan inventarisasi secara menyeluruh terhadap kekayaan yang dimiliki daerah untuk mengetahui jumlah, jenis dan dislokasi, serta unit / orang yang bertanggung jawab.
2) Mencatat dan membukukan secara cermat pengaduan barang-barang baru yang dibeli melalui APBD maupun yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.
3) Menyusun sistem informasi logistik Daerah yang dapat diakses oleh para pemegang saham (stake hoder) .
4) Melakukan kampanye – baik kepada masyarakat dan terutama aparatur pemerintah – mengenai penggunaan barang milik negara / daerah secara benar sehingga dapat tercipta penghematan .
5) Membuat peraturan mengenai penggunaan dana dan fasilitas publik, agar dana dan fasilitas milik publik betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan publik .
e. Manajemen Kinerja.
Salah satu aspek manajemen yang perlu dibangun dalam rangka implementasi Otonomi Daerah yang berkualitas adalah manajemen kinerja . Hal ini berkaitan dengan perubahan sistem pertanggungjawaban Kepala Daerah dari sistem hierarkis keatas (kepada pemerintah tingkat atasannya), menjadi sistem heterarkis ke samping (kepada DPRD).
Secara teoritis terdapat banyak model untuk pengukuran kinerja, yang fungsional antara lain :
1) Balance Score Card dari Norton dan Kaplan (1992), yang kemudian dapat dimodifikasi menjadi Government Score Card khusus untuk sektor pemerintah.
2) Performance Pyramid Model dari Lynch & Cross.
3) Stakeholder Model dari Curtis & Kastner.
Berkaitan dengan pengembangan manajemen kinerja , perlu dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :
1) Menyusun standar kinerja individual dan atau kelompok menurut jenis pekerjaannya. Adalah tidak mungkin mengukur kinerja untuk pekerjaan yang berbeda pada jenjang jabatan yang berbeda dengan alat ukur yang seragam.
2) Sosialisasi budaya pengukuran kinerja kepada semua komponen anggota organisasi, karena orang Indonesia secara mental tidak siap untuk diukur dan tidak siap menerima kenyataan bahwa hasilnya tidak memuaskan.
3) Melakukan perbandingan tolok ukur kinerja dengan organisasi pemerintah lainnya yang dianggap unggul.
4) Menata ulang proses kinerja untuk mencapai ISO 9000 untuk manajemen dan ISO 14000 untuk lingkungan. ISO bagi Pemerintah Daerah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik maupun kalangan investor agar mau menanamkan modalnya di daerah bersangkutan.
Manajemen kinerja meliputi pula pengukuran kepuasan konsumen yang memperoleh pelayanan dari sektor pemerintah, sebab pengertian kinerja bukan hanya pada tataran keluaran (output) melainkan termasuk pula pada tataran nilai guna (outcome) dan dampak (impact). Nigel Hill (1996) misalnya telah memberikan teori dan alat-alat ukur untuk mengukur kinerja di sektor publik.
f. Manajemen Kolaborasi dan Konflik.
Implementasi Otonomi Daerah berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan dalam era good governance. Seperti dikatakan oleh Fredickson (1997) bahwa administrasi negara dewasa ini telah menjadi dan menjalankan governance . Dalam konteks good governance , ada tiga domain yang memainkan peranan penting, yakni sektor pemerintah, sektor privat serta sektor masyarakat. Hubungan kerjanya dengan sektor pemerintah tidak lagi bersifat hirarkis melainkan heterarkis. Sektor pemerintah tidak dapat lagi menjadi pemain utama dan satu-satunya serta memonopoli proses pembuatan kebijakan publik.
Karena berbagai pihak yang terlibat proses kerja sama dalam kedudukan yang sejajar, Pemerintah Daerah sudah harus membangun manajemen kolaborasi dan konflik untuk diterapkan secara internal dan eksternal. Secara internal manajemen kolaborasi dan konflik tersebut terutama digunakan untuk mengelola hubungan kerja antara Kepala Daerah dan DPRD serta internal organisasi Pemerintah Daerah sendiri. Pada masyarakat yang memiliki iklim hubungan “low trust” terjadi banyak konflik yang disebabkan oleh rasa saling tidak percaya . Sedangkan secara eksternal , manajemen kolaborasi dan konflik diperlukan untuk membangun kepercayaan dengan kalangan bisnis maupun masyarakat , agar Pemerintah Daerah memiliki legitimasi yang kuat untuk menjalankan Pemerintahan. Tanpa legitimasi yang kuat , kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah seringkali ditentang atau diabaikan oleh masyarakat. Manajemen kolaborasi dan konflik sangat diperlukan untuk mengubah iklim hubungan “low trust” “menjadi high trust”.
Beberapa ahli telah menyiapkan teori dan alat-alat untuk menyusun manajemen kolaborasi dan konflik, antara lain dari Michael Schrage (1995) Musgrave & Anniss (1996), Kouses & Posner (1997) dan lain sebagainya. Kunci utama untuk membangun kolaborasi dan meminmalkan konflik adalah adanya kemauan dari para pemegang saham untuk duduk bersama memikirkan kepentingan masyarakat, daerah dan negara tanpa terjebak egoisme individu, kelompok, primordial maupun daerah yang sempit.

2. Penataan Manajemen Organisasi Perangkat Daerah
Seiring dengan ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah tersebut, telah mengakibatkan perubahan kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah, yang berimplikasi pada terjadinya perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang mewadahinya. Dalam era transisi ini, Departemen Dalam Negeri akan terus berusaha untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dengan melibatkan unsur Pemerintah Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota khususnya dalam penataan organisasi perangkat daerah sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Kebijakan penataan kelembagaan pemerintah lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Dengan upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar. Dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government).
Dalam konteks ini pemerintah daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dengan memberi ruang parttisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Dengan demikian langkah-langkah penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk mewujudkan postur organisasi perangkat daerah yagn proporsional, efisien, dan efektif dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta diterapkannya manajemen yang baik dalam menjalankan roda organisasi perangkat daerah tersebut.
Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritik dan konseptual tersebut, PP Nomor 41 Tahun 2007 yang diarahkan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan nyata secara rasional obyektif.
Dengan telah ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2007, maka Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam PP tersebut adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas:
1. Sekretariat Daerah,
2. Dinas Daerah dan
3. Lembaga Teknis Daerah,
4. Kecamatan dan
5. Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan menetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi perangkat Daerah. Penjabaran tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pedoman organisasi perangkat daerah ini, dimaksudkan memberikan keleluasaan yang luas kepada daerah utuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing. Dengan demikian diharapkan daerah dapat menyusun organisasi perangkat daerah dengna mempertimbangkan kewenangan, karateristik, potensi dan kebutuhan, kemampuan keuangan, ketersediaan sumber daya aparatur, serta pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.
Penetapan organisasi perangkat daerah dalam rangka memfasilitas penyelenggaraan otonomi daerah sebagai upaya pemberdayaan perangkat daerah otonom sehingga daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan RI.
Dalam PP tersebut, organisasi Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan kriteria sebagai tolok ukur untuk menentukan kelayakan pembentukan suatu dinas berdasarkan indikator-indikator dari variabel yang terkait dengan unit yang bersangkutan, disamping pertimbangan kewenangan, potensi, karakteristik, ketersediaan sumber daya dan pola kerjasama dan juga memperjelas fungsi masing-masing lembaga perangkat Daerah.
Jelas dengan dilakukannya penataan organisasi perangkat daerah, maka manajemen pemerintahan daerah mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Selanjutnya dalam penyusunan dan penataan organisasi perangkat pemerintah daerah dengan asas efisiensi dan efektivitas, membutuhkan perhitungan dan pertimbangan yang seksama agar setiap satuan organisasi yang didesain tidak memberatkan daerah dan sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan beban kerja dan analisis jabatan, dengan prinsip-prinsip penataan organisasi, yaitu sebagai berikut :
a. Hemat struktur kaya fungsi;
b. Adanya kejelasan tujuan organisasi yang akan dibentuk;
c. Adanya pembagian dan perumusan tugas yang jelas antara satuan-satuan organisasi yang akan dibentuk, sehingga tidak terjadi tugas dan fungsi yang tumpang tindih (over lapping);
d. Mempertegas fungsi lini dan staf;
e. Menyusun pola organisasi sesuai dengan kebutuhan nyata;
f. Menyusun uraian tugas jabatan;
g. Adanya pengembangan jabatan fungsional, sehingga dapat mengatasi kekurangan pada jabatan structural;
h. Adanya kejelasan beban tugas masing-masing satuan organisasi dan mewadahi fungsi yang berkembang;
i. Memperhitungkan adanya jalur lini dan jalur staf;
j. Memperjelas tatalaksana (mekanisme kerja) dan lain-lain.
Pada sisi kewenangan yang berimplikasi pada penataan organisasi perangkat daerah didasarkan pada criteria :
a. memperhitungkan kemampuan daerah, yaitu setiap pembentukan lembaga yang baru sebagai satuan organisasi perangkat harus diperhitungkan terlebih dahulu kemampuan keuangan dan personalia dari daerah tersebut. Karena setiap pembentukan lembaga merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah tersebut dan tidak lagi menggantungkan bantuan Pemerintah Pusat;
b. memperhitungkan kebutuhan daerah, dengan demikian jika Pemerintah Daerah tidak memerlukan lembaga atau lembaga tersebut tidak efisien dilihat dari segi efisiensi dan efektivitasnya terutama keuangan daerah, maka dengan sendirinya tidak perlu dibentuk organisasi pemerintah daerah yang baru;
c. memperhitungkan potensi dan karakteristik daerah, dimana Pemerintah Daerah yang berkarakteristik pantai akan berbeda dengan daerah yang berkarakteristik pegunungan. Juga perlu dilihat potensi daerah perlu diperhitungkan setiap upaya membentuk lembaga/organisasi perangkat pemerintah daerah.

3. Kesimpulan.
Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
Manajemen dapat didefinisikan sebagai “kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalaui kegiatan-kegiatan orang lain.
Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti daripada administrasi karena memang menejemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi.
Untuk itu penataan manajemen kelembagaan pemerintah lebih diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional dan transparan. Dengan upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar. Dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (good local government).
Dengan ini pemerintah daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dengan memberi ruang parttisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.
Dengan demikian langkah-langkah penataan organisasi perangkat daerah diarahkan untuk mewujudkan postur organisasi perangkat daerah yagn proporsional, efisien, dan efektif dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta diterapkannya manajemen yang baik dalam menjalankan roda organisasi perangkat daerah tersebut.
Dalam membahas organisasi Pemerintah Daerah masa depan perlu adanya penataan ulang organisasi yang meliputi agenda utama antara lain sebagai berikut:
a. Memperkecil ukuran organisasi pemerintahan.
b. Melakukan Privatisasi.
c. Memperbaharui manajemen dalam semua aspek pemerintahan yang terdiri dari:
1) Manajemen perencanaan.
2) Manajemen Sumber daya Aparatur Pemerintahanh.
3) Manajemen Keuangan Daerah.
4) Manajemen Pelayanan Umum.
5) Manajemen Logistik.
6) Manajemen Kinerja.
7) Manajemen Kolaborasi dan Konflik

__________________________

Februari 23, 2009 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: