Izzuddincenter’s Blog

Just another WordPress.com weblog

PENINGKATAN KINERJA PEMDA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

PENINGKATAN KINERJA PEMDA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

I. PENDAHULUAN
Beberapa pakar dan teoritisi administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus terfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.
Seiring dengan dinamika dan kompleksnya tuntutan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah tidak lagi dapat mengklaim dirinya sebagai satu-satunya sumber kekuasaan yang absah. Paradigma pemerintah sebagai a governing process ditandai oleh praktek pemerintahan yang berdasarkan pada konsensus-konsensus etis antara pemimpin dengan masyarakat. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi dan diskursus yang berlangsung dalam ruang publik.
Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik intern birokrasi, maupun masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran tersebut hanya akan terwujud manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah, atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah.
Dampak reformasi yang terjadi di Indonesia, ditinjau dari segi politik dan ketatanegaraan, adalah terjadinya pergeseran paradigma dan sistem pemerintahan yang bercorak monolitik sentralistik di pemerintah pusat ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik (lokal democrasi) di pemerintah daerah. Pemerintahan semacam ini memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam wujud “Otonomi Daerah” yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan, serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah.
Otonomi Daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang digulirkan oleh Pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan akan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini diwarnai dengan isyarat globalisasi. Konsekuensinya, berbagai kebijakan publik dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik menjadi bagian dari dinamika yang harus direspons dalam kerangka proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal.

Kebijakan desentralisasi dan terjadinya reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah mengakibatkan terjadinya pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari paradigma sentralistis kearah desentralisasi riel yang ditandai dengan pemberian otonomi yang luas dan nyata pada Daerah. Pemberian otonomi ini dimaksudkan khususnya untuk lebih memandirikan Daerah serta pemberdayaan masyarakat (empowering).
Implikasi reformasi diatas diikuti dengan perubahan kebijakan Pemerintah diberbagai bidang antara lain yang mengatur desentralisasi dan otonomi Daerah, perimbangan keuangan, KKN dan pelayanan masyarakat serta akuntabilitas yaitu seperti UU 28/1999, dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Seiring dengan diberlakukannya dan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jika dilakukan pengkajian mendalam atas perlunya perubahan mendasar sistem Pemerintahan Daerah itu, maka pilihan terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya sudah barang tentu diperkirakan dapat menjawab semangat reformasi yang sekarang memang sedang bergulir, lebih dapat menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, lebih demokratis dan memenuhi kehendak dan aspirasi masyarakat yang menginginkan pelayanan prima dari aparatur birokrasi, transparan dan akuntabilitas.
Kondisi nyata saat ini kita masih dalam tahap konsolidasi yang konsentrasinya masih pada penataan urusan/kewenangan, kelembagaan, kepegawaian, aset, keuangan, serta penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk regulasi dan lain lain.

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya ini perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur / birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan good governance.
Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good government) pada saat ini merupakan prioritas utama dalam penegakkan citra pemerintah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah yang sampai saat ini dianggap masih sangat rendah. Dalam rangka itu, sebagaimana dituangkan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari KKN.
Dalam pasal 3 (tiga) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 bahwa azas akuntabilitas sebagai salah satu dari azas-azas umum penyelenggaraan Negara adalah azas yang menentukan, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, telah diterbitkan INPRES Nomor 7 Tahun1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang intinya mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara mulai dari pejabat eselon II keatas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada aparatur pemerintah. Di mana tugas pokok aparatur pemerintah, yaitu sebagai abdi negara dan sebagai abdi masyarakat, dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan pembangunan serta tugas pelayanan kepada masyarakat.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengayoman serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan.pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan manajemen modern yang meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat.
Dalam rangka pendayagunaan aparatur pemerintahan, setelah melakukan penataan fungsi-fungsi pemerintahan, restrukturisasi organisasi pemerintahan daerah, relokasi personil, aset dan dokumen, serta melakukan sistem monitoring dan evaluasi organisasi dan kinerjanya, maka untuk mengembangkan good governance/clean government langkah yang ditempuh kedepan melalui pengenalan akuntabilitas kinerja melalui sosialisasi, dan secara bertahap dilakukan penerapan akuntabilitas kinerja aparatur seperti pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja unit kerja..
Guna menciptakan pemerintahan yang kuat dan pemerintahan yang bersih (good/Clean Governance), maka dibutuhkan keikhlasan segenap penyelenggara pemerintahan untuk beberapa hal, yakni :
a. memiliki kepekaan yang tinggi terhadap fenomena-fenomena sosial budaya dan politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat;
b. mengenai seluk beluk akar permasalahan kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi dalam masyarakat serta mengambil langkah-langkah penanganan yang bersifat persuasif;
c. meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih baik (pelayanan prima).
Selanjutnya perlu mengaktualisasikan nilai-nilai kesatuan dan persatuan dalam rangka mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tercermin dalam program-program kegiatan yang berwawasan kebangsaan serta program kerja yang visioner dan mengedepankan skala prioritas terhadap hal-hal yang perlu segera ditangani. Bersifat responsif dan akomodatif baik dalam setiap merencanakan program kegiatan maupun disetiap melakukan kegiatan yang mengandung kepekaan dan keperdulian terhadap rakyat kecil dan penyandang masalah sosial ditengah situasi perekonomian yang belum kondusif, Dengan mendorong terwujudnya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat guna mewujudkan ketahanan masyarakat dan ketahanan nasional.

II. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

Konsep good governance sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi issue yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan kepada publik. Tuntutan ini sebagai akibat dari pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan dirasakan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Jadi ada tekanan untuk mendefinisikan ulang terhadap peran-peran pemerintahan dalam hubungannya dengan masyarakat dan sektor swasta.
Sebagai suatu alternatif pengelolaan pemerintahan, konsep good governance berakar pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level/tingkat dalam negara, yakni pemerintah, swasta dan civil society dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dalam konteks ini, United Nations Development Programme (LAN, 2000 ; 5) mengemukakan bahwa pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Pada tataran ini, perlu adanya keseimbangan hubungan yang sehat antara aktor (domain), sehingga tidak boleh ada aktor kelembagaan di dalam good governance yang mempunyai kontrol yang absolut.
Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian Daerah. Seiring dengan adanya keinginan untuk mewujudkan paradigma good governance tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi saat ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum.
Dengan demikian untuk lebih memahami secara lebih mendalam mengenai kebijakan Akuntabilitas terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal sebagai berikut :
1. Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban berdasarkan kepada pengertian tersebut diatas, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami akuntabilitas karena merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi, Badan dan Lembaga Pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi bersangkutan.
Disamping itu akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perlilaku bersifat pribadi dan disebut dengan akuntabilitas spiritual maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.

2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Akuntabilitas
Pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah harus memperhatikan antara lain prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah yang bersangkutan.
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang berlaku.
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas

Disamping itu, akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengkuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategik dan berakhir pada pengkuran kinerja atas kegiatan, program dan kebijaksanaan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dietapkan. Dalam rangka melaksanakan akuntabilitas ini, diperlukan pula perhatian dan komitmen yang kuat dari organisasi yang bertanggungjawab di bidang pengawasan dan penilaian akuntabilitas atas laporan akuntabilitas instansi pemerintah.

3. Perencanaan Strategik
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategik instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunityes) dan tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, perencanaan strategik yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunsi keberhasilan organisasi, (2) Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi dan (3) Uraian tentang tujuan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan.
Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategik bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Selanjutnya dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah melalui Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) mengedepankan hal-hal sebagai berikut :
• Berdasarkan hukum ( menjunjung tinggi hukum)
• Menghargai hak-hak azasi manusia.
• Mengutamakan pelayan prima kepada masyarakat.
• Mempunyai sarana kontrol sosial yang efektif melalui kehidupan pers yang bebas dan bertanggungjawab.
Untuk mewujutkan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, harus memperhatikan prinsip dasar, yaitu :
1. Prinsip Kepastian Hukum
Untuk mendukung prinsip tersebut, perlu diupayakan :
a. System hukum yang benar dan adil, meliputi hukum nasional, hukum adat dan etika masyarakat.
b. Pemberdayaan pranata hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga permasyarakatan, asosiasi bantuan hukum, pengacara dan lain-lain.
c. Desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengambilan keputusan publik dan lain-lain yang berhubungan dengan masyarakat luas.
d. Pengawasan politik yang dilakukan oleh DPR, dunia pers dan masyarakat umum.
2. Prinsip Keterbukaan
Untuk mendukung prinsip tersebut, perlu diupayakan :
a. Menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi.
b. Menjujung tinggi hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup layak, hak akan rasa aman dan nyaman, persamaan kedudukan dalam hikum dan lain-lain.
c. Memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.
3. Prinsip Akuntabilitas
Untuk mewujutkan prinsip tersebut, maka perlu diupayakan :
a. Merumuskan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
b. Mampu mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepetingan masyarakat umum.
c. Memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.
4. Prinsip Profesionalitas
Untuk mendukung prinsip tersebut, maka perlu diupayakan :
a. Sumber daya manusia aparatur yang memiliki profesionalitas dan kapabilitas yang memadai, didukung dengan etika dan moral sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.
b. Memiliki kemampuan kompetensi dan kode etik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Menerapkan prinsip merit system di lingkungan birokrasi.
d. Modernisasi administrasi negara dengan mengaplikasikan teknologi telekomunikasi dan informatika yang tepat guna.

III. KESIMPULAN.
Berdasarkan uraian pada paparan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 memberikan otonomi yang luas kepada Daerah sehingga untuk itu perlu dipersiapkan dengan seksama segala sesuatu yang mendukung pelaksanaanya, dan salah satu diantaranya adalah masalah pembinaan aparatur Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan, pengayoman serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan.pemerintahan dan pembangunan perlu dilaksanakan manajemen modern yang meliputi perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang ketat. Pengawasan yang ketat mencakup pengawasan melekat (WASKAT).
2. Sehubungan dengan pendayagunaan aparatur negara ini, maka yagn paling esesnsial saat ini adalah perlunya segera dilakukan penataan organisasi perangkat daerah, dimana daerah diharapkan segera mengambil langkah-langkah kearah penataan kelembagaan, tatalaksana dan kepegawaian yang mutlak harus dilakukan, dan untuk mendukung itu perlu dilakukan evaluasi terhadap seluruh lembaga yang ada dan lembaga yang mungkin berkembang dan menciut, sehingga hasilnya benar-benar menjawab kebutuhan daerah ;
3. Lebih lanjut organisasi yang efisien, kualitas SDM yang profesional serta ketatalaksanaan yang efektif barulah merupakan modal awal dari pemberdayaan suatu organisasi. Tanpa dibarengi semangat pimpinan organisasi dan para pelaku untuk secara bersama-sama saling bahu membahu untuk pemberdayaan organisasi maka pemberdayaan organisasi tidak akan dapat dicapai secara maksimal.
4. Demikianlah pemikiran terhadap kebijakan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam mengimplementasikan otonomi daerah yang dimaksudkan untuk terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien mendorong tercapainya pemerintahan yang baik (good governance), dan dengan telah digariskan urusan/kewenangan yang jelas bagi Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, namun antara seluruh unit Pemerintah ini terdapat hubungan fungsional dari sisi manajemen pemerintahan, karena masih dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

___________________________________

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: